AS Minta Iran-Israel-Hamas Tak Ganggu Perundingan Gencatan Senjata di Doha

Jakarta -

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, memperingatkan ke semua pihak untuk tidak merusak perundingan gencatan senjata yang akan digelar di Doha, Qatar. Wanti-wanti dari Blinken itu disebut sebagai peringatan tersirat kepada Iran, Israel, dan Hamas.

Blinken telah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani pada Rabu (14/8). Dia menyebut kedua negara telah sepakat untuk menjaga suasana kondusif selama perundingan gencatan senjata akan berlangsung.

"Tidak ada pihak di kawasan yang boleh mengambil tindakan yang akan merusak upaya untuk mencapai kesepakatan," kata pernyataan Departemen Luar Negeri AS dilansir AFP, Kamis (15/8/2024).

"Keduanya membahas "upaya untuk meredakan ketegangan di kawasan dan pentingnya menyelesaikan gencatan senjata di Gaza," sambung pernyataan tersebut.

Blinken juga berbicara pada hari Rabu (14/8) dengan diplomat tinggi Mesir. Dalam beberapa hari terakhir ia juga berkonsultasi dengan Yordania, Arab Saudi dan Turki, serta Israel.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada pekan lalu secara terbuka mendesak agar perundingan dimulai pada hari Kamis (15/8) untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan.

Inisiatif ini muncul setelah Biden merasa frustrasi dengan dugaan serangan Israel di Iran yang menewaskan pemimpin politik Hamas, yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata. Amerika Serikat sejak itu mendesak Iran untuk tidak melakukan ancaman serangan balik terhadap Israel.

Pertemuan untuk membahas gencatan senjata di Gaza akan digelar hari ini di Doha, Qatar. Israel akan mengirimkan sejumlah delegasi mulai dari Davide Barnea selaku Direktur Mossad dan Kepala Dinas Keamanan Israel,Shit Bet Ronen Bar.

Sementara pihak Hamas mengaku enggan menghadiri pertemuan tersebut. Dilansir Al-Jazeera, Hamas menilai perundingan itu tidak akan menghasilkan kesepakatan yang baik untuk mereka.

"Melakukan perundingan baru memungkinkan pendudukan untuk menerapkan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian," kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri.

(ygs/ygs)