Arab Saudi-AS Terus Godok Perjanjian Normalisasi Hubungan Saudi-Israel

Jakarta -

Pemerintah Arab Saudi dan Amerika Serikat tengah bekerja sama erat dalam serangkaian perjanjian, termasuk memperkuat kemitraan strategis AS-Saudi dan perjanjian militer, memperkuat hubungan ekonomi. Perjanjian tersebut juga termasuk menormalisasi hubungan antara Saudi dan Israel, yang mengarah pada jalur yang kredibel bagi negara Palestina yang merdeka.

"Meskipun kami sudah sangat dekat dan sangat dekat pada elemen-elemen yang sangat penting dari perjanjian ini, penting bagi kami untuk menuntaskan semuanya bersama-sama, dan dengan itu kami akan memiliki perjanjian yang membuat sejarah antara AS dan Saudi," kata Michael Ratney, Duta Besar (Dubes) AS untuk Arab Saudi, dalam sebuah wawancara dengan media Saudi, Asharq Al-Awsat, dilansir Al Arabiya, Selasa (27/8/2024).

Namun, Ratney tidak menyebutkan kerangka waktu tertentu untuk menuntaskan paket perjanjian-perjanjian itu.

"Kami berada di kawasan yang rumit dan ada banyak kerumitan pada perjanjian itu sendiri, tetapi kami akan melakukannya secepat mungkin," kata duta besar AS tersebut.

Sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengadakan serangkaian pertemuan pada bulan Mei lalu, dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengenai draf kesepakatan yang hampir "difinalisasi" antara Washington dan Riyadh. Demikian dilaporkan media resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA) pada saat itu.

Awal bulan ini, pemerintah AS menegaskan kembali keputusannya untuk melanjutkan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi sebagai hasil dari hubungan yang membaik, terutama dengan upaya diplomatik Saudi untuk mencegah perang di Yaman dan mempertahankan gencatan senjata.

Al Arabiya English sebelumnya melaporkan tentang langkah-langkah untuk melanjutkan penjualan senjata ke Arab Saudi, yang akan mencakup senjata "penting".

"Arab Saudi tetap menjadi mitra keamanan penting bagi Amerika Serikat, terutama pada saat ketidakstabilan regional yang tinggi," kata seorang pejabat senior pemerintah dalam sebuah pernyataan kepada Al Arabiya English.