Kecaman Keras ke Menteri Israel yang Ingin Bangun Sinagoge di Al-Aqsa

Tel Aviv -

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali berulah dengan mendesak agar orang-orang Yahudi diizinkan untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan mendirikan sinagoge di sana. Komentarnya ini langsung menuai kritik keras dari berbagai pihak.

Ben-Gvir dianggap mengobarkan ketegangan. Apalagi, negosiator gencatan senjata sedang berupaya mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran di Gaza, Palestina.

"Kebijakan di Temple Mount mengizinkan berdoa di sana. Titik," kata Ben-Gvir kepada Radio Angkatan Darat.

"Perdana menteri tahu ketika saya bergabung dengan pemerintah tidak akan ada diskriminasi. Umat Muslim diizinkan untuk berdoa dan seorang Yahudi tidak diizinkan untuk berdoa?" sambungnya.

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, segera mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali posisi resmi Israel, yang menerima aturan lama yang melarang ibadah non-Muslim di kompleks masjid Al-Aqsa, yang dikenal sebagai Temple Mount bagi orang Yahudi, yang menghormatinya sebagai lokasi dua kuil kuno.

"Tidak ada perubahan pada status quo di Temple Mount," kata kantor Netanyahu seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (27/8/2024).

Kompleks di lereng bukit, di Kota Tua Yerusalem itu adalah salah satu lokasi paling sensitif di Timur Tengah. Lokasi itu dianggap suci bagi umat Muslim dan Yahudi serta kerap memicu konflik.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan seruan untuk mengubah status Al-Aqsa tampaknya dimaksudkan 'untuk menyeret wilayah tersebut ke dalam perang agama yang akan membakar semua orang'.

Kementerian Luar Negeri Yordania, penjaga tempat-tempat suci umat Muslim di Yerusalem termasuk Masjid Al Aqsa, mengatakan pihaknya menganggap pernyataan Ben-Gvir sebagai pelanggaran hukum internasional dan hasutan yang tidak dapat diterima, yang membutuhkan posisi internasional yang jelas untuk mengutuk dan menghadapinya.

Ben-Gvir merupakan kepala salah satu dari dua partai nasionalis-religius garis keras dalam koalisi Netanyahu. Dia memiliki rekam jejak panjang dalam membuat pernyataan yang menghasut, yang diapresiasi oleh para pendukungnya sendiri, tetapi bertentangan dengan pernyataan resmi pemerintah.

Komentarnya dikecam oleh beberapa koleganya di kabinet, tetapi ketergantungan Netanyahu pada dukungan partai Ben-Gvir untuk menjaga koalisi sayap kanannya tetap bersatu, berarti menteri itu tidak mungkin dipecat atau menghadapi hukuman yang signifikan.

Berdasarkan pengaturan 'status quo' yang telah berlaku selama puluhan tahun dengan otoritas Muslim, Israel mengizinkan orang Yahudi untuk berkunjung tetapi tidak boleh beribadah. Situs tersebut kerap dianggap sebagai inti konflik Israel-Palestina.

Menteri Pendidikan Israel, Yoav Kisch, mengatakan setiap perubahan pada status quo di masjid, terutama di masa perang harus dilakukan 'secara profesional di kabinet bersama dengan pemeriksaan semua makna dan konsekuensinya'.

"Pernyataan Menteri Ben Gvir yang tidak bertanggung jawab di media tentang masalah ini adalah populisme yang tidak perlu dan bodoh," katanya dalam sebuah pernyataan di media sosial X.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.