Partai Kiri Garis Keras Prancis Cari Dukungan untuk Pemakzulan Macron

Paris -

Partai sayap kiri garis keras, France Unbowed, meminta kelompok politik lain untuk mendukung upayanya yang sebenarnya hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mereka menuding Macron melakukan 'kegagalan serius' dalam tugas konstitusionalnya.

Dilansir AFP, Minggu (1/9/2024), Macron telah berselisih dengan France Unbowed (LFI) dan sekutu-sekutunya dari Partai Hijau, Sosialis, dan Komunis atas penolakannya untuk menunjuk kandidat mereka, Lucie Castets, sebagai Perdana Menteri setelah pemilihan parlemen bulan Juli yang tidak menghasilkan suara mayoritas.

Aliansi NFP memenangkan kursi terbanyak, namun tidak ada satu blok pun yang memiliki mayoritas di majelis yang sebagian besar terbagi antara sayap kiri, kaum sentris Macron, dan National Rally (RN) sayap kanan garis keras.

"Majelis Nasional (majelis rendah) dan Senat dapat dan harus membela demokrasi terhadap kecenderungan otoriter presiden" tulis anggota parlemen LFI dalam rancangan resolusi pemakzulan.

Pemimpin parlemen mereka Mathilde Panot mengatakan mereka telah mengirim dokumen tersebut ke anggota parlemen lain untuk mengumpulkan tanda tangan.

Setiap upaya untuk menggulingkan Macron melalui proses pemakzulan yang diuraikan dalam Pasal 68 konstitusi Prancis menghadapi rintangan yang tinggi untuk mencapai keberhasilan. Pada akhirnya, upaya pemakzulan Presiden Prancis membutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota Majelis dan Senat.

LFI berpendapat bahwa bukan tugas Presiden untuk 'berdagang politik', dengan mengacu pada upaya Macron sejak Juli untuk menemukan Perdana Menteri yang tidak akan langsung digulingkan dalam mosi tidak percaya.

Namun, banyak pakar konstitusi berpendapat bahwa dokumen pendirian Republik Kelima tahun 1958, yang ditulis dengan asumsi sistem elektoral akan menghasilkan mayoritas yang jelas. Aturan itu tidak secara jelas mengatur tindakan yang benar dalam parlemen yang tidak memiliki mayoritas.

Macron telah membenarkan penolakannya untuk menunjuk Castets sebagai kepala pemerintahan dengan mengatakan bahwa merupakan tugasnya untuk memastikan 'stabilitas kelembagaan'.

(haf/imk)