Putin Tetap Kunjungi Mongolia Meski Ada Perintah Penangkapan dari ICC

4 weeks ago 10
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Mongolia. Putin tetap mengunjungi Mongolia, anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC), yang sempat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.

Dilansir AFP, Senin (2/9/2024), televisi Pemerintah Rusia menayangkan pesawat Putin mendarat di Ibu Kota Mongolia, Ulan Bator. Putin tetap berkunjung ke Mongolia mesikpun dicari oleh pengadilan yang berbasis di Den Haag atas dugaan deportasi ilegal terhadap anak-anak Ukraina.

Perjalanan ke Mongolia ini merupakan kunjungan pertama Putin ke anggota ICC dalam 18 bulan sejak dikeluarkannya surat perintah penangkapan tersebut. Setelah presiden Rusia itu mendarat pada Senin malam waktu setempat, pihak Amnesty International memperingatkan bahwa kegagalan menangkapnya akan semakin menambah keberanian mantan mata-mata KGB tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden Putin adalah buronan keadilan," kata Altantuya Batdorj, direktur eksekutif Amnesty International Mongolia dalam sebuah pernyataan.

"Setiap perjalanan ke negara anggota ICC yang tidak berakhir dengan penangkapan akan mendorong tindakan Presiden Putin saat ini dan harus dilihat sebagai bagian dari upaya strategis untuk melemahkan kerja ICC."

Sementara itu, pihak Ukraina juga telah mendesak pihak berwenang Mongolia untuk melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Putin. Sementara itu ICC mengatakan pekan lalu bahwa semua anggota memiliki "kewajiban" untuk menahan orang-orang yang diminta oleh pengadilan.

Dalam praktiknya, hanya sedikit yang bisa dilakukan jika Ulan Bator tidak mematuhinya, dan Kremlin pekan lalu mengatakan pihaknya tidak khawatir Putin akan ditangkap saat ia berada di Mongolia.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada Maret 2023, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki "alasan yang masuk akal untuk meyakini" bahwa ia "memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi yang melanggar hukum" terhadap anak-anak Ukraina - yang tinggal di wilayah negara yang dikuasai pasukan Rusia. dari -- ke Rusia.

Pemerintah Ukraina mengatakan ribuan anak-anak dari Ukraina dideportasi secara paksa dari panti asuhan dan lembaga-lembaga negara lainnya setelah pasukan Rusia mengambil alih sebagian besar negara itu dalam invasi mereka pada tahun 2022. Rusia mengatakan pihaknya memindahkan beberapa anak untuk perlindungan mereka.

(maa/aud)

Read Entire Article